Menjamurnya pengobatan patah tulang alternatif yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar kesehatan diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah melalui Departemen Kesehatan.   Dokter spesialis bedah tulang RS Pelni Jakarta Barat, dr. Mulyono Soedirman SpB, SpOT mengatakan, hendaknya Departemen Kesehatan mengeluarkan peraturan terkait maraknya praktik pengobatan alternatif yang tidak berstandar medis itu

"Saya tidak mendukung keberadaan praktik itu, dan berharap pemerintah mengeluarkan policy. Meskipun secara biaya pengobatan itu tergolong ringan bagi pasien kelas menengah ke bawah," katanya.
Ia menambahkan, risiko bagi seorang penderita patah tulang jika tidak ditangani dengan tepat akan mengakibatkan kelumpuhan. Mulyono mengatakan, yang harus lebih diperhatikan dalam penanganan patah tulang adalah perbedaan usia tulang.

"Tidak bisa disamakan tulang pada usia dewasa dan tulang pada usia anak. Kesalahan penanganan patah tulang pada anak bisa mempengaruhi pertumbuhannya kelak," katanya.
  
Ia mengatakan, jika keberadaan praktik-praktik pengobatan itu tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. "Saat ini banyak masyarakat yang mengadu pada para medis akibat kesalahan penanganan patah tulang oleh pengobatan alternatif itu," katanya.

Secara logika, kata Mulyono, mana mungkin seseorang mengobati patah tulang tanpa mengetahui letak cedera secara pasti. "Sekarang bagaimana mungkin orang menangani patah tulang tanpa rontgen?" tegasnya.
Tindakan tegas dari pemerintah mengenai pengaturan keberadaan praktik-praktik pengobatan alternatif, menurut Mulyono, dapat melindungi kelompok masyarakat tertentu yang seringkali menjadi korban praktik kesehatan tanpa standar Depkes itu.

Sumber : kompas